Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kontroversi Pasal 212 KUHP Saat Pandemi Covid-19

Pasal 212 KUHP

Pasal 212 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sering digunakan Polri atau pejabat negara lainya untuk membubarkan masyarakat saat imbauan dilarang berkumpul di masa pandemi Covid-19.

Hal ini didasari imbaun Presiden dan diperkuat Maklumat Kapolri.

Serta pejabat lainnya pun tekadang juga selain menggunakan Pasal 212 KUHP, juga menggunakan Pasal 216 dan 218 KUHP.

Namun hal ini dilakukan sebagai tindakan yang terkahir. Yang lebih diutamakan Polri melaikan pendekatan yang bersifat persuasif dan humanis.

Tujuan ini dilakukan agar dapat menggurangi wabah virus Corona di suatu wilayah.

Namun demikian, cara ini pun juga menuai kontroversi, Institute Criminal of Justice Reform (ICJR), mengkritik sikap Polri, terhadap penggunaan Pasal 212 KUHP sebagai tindakan berlebihan.

Nah, Di sini akan dijelskan Pasal 212, 216 dan 218 KUHP. 

Pasal 212 KUHP berbunyi :

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seseorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat yang memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 216 ayat (1) : 

Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Pasal 218 KUHP : 

Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
Maklumat Kapolri

Kritikan :

Saat digalakkannya Pasal 212, 216 dan 218 KUHP, dinilai kurang tepat di masa pandemi Covid-19 ini.

Lantaran, Pasal 212 menurut R. Soesilo, kerap digunakan semisalnya ketika seseorang hendak ditangkap oleh petugas kepolisian kemudian melakukan perlawanan dengan memukul dan menendang petugas.

Hal ini didasari sebagian masyarakat kurang tepat penggunaannya. Padahal ditengah Pandemi Covid-19 ini, Pemerintah seharusnya lebih mengedepankan kesehatan bukannya hanya menakut-nakuti.


Post a Comment for "Kontroversi Pasal 212 KUHP Saat Pandemi Covid-19"