Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sederet Kasus Koruptor di Tengah Bencana, Hukum Matikah?

Koruptor

Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang terlibat kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) langsung menyerahkan diri ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Minggu (6/12/2020) sekitar pukul 02.45 WIB. 

Juliari Peter Batubara yang diduga menerima suap dana bansos sebanyak Rp 17 Miliar itu, datang ke gedung KPK dengan  menggenakan jaket hitam, celana cokelat, topi hitam dan masker langsung menuju ke ruangan yang berada di lantai dua gedung KPK dengan didampingi petugas KPK.

Sejak ditangkapnya Mensos, banyak narasi yang dibuat untuk menghukum Juliari dengan hukuman mati, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor  20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun,  tidak sedikit pula yang menolak hukuman mati untuk Mensos tersebut, lantaran hukuman mati bukan menjadi solusi untuk menghentikan korupsi.

Lantas faktanya, KPK telah menentapkan Juliari dengan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tetapi tidak menutup kemungkinan Juliari bisa disangkakan pasal 2 Undang-Undang tindak pidana korupsi.

Dalam pasal 2 Undang-undang tindak pidana korupsi berbunyi; 

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Di atas dalam pasal 2 ayat 2 dijelaskan korupsi dalam keadaan tertentu maka dapat dijatuhkan hukuman mati. Di sini coba kita runutkan permasalahannya. Apakah dapat Mensos disangkakan pasal 2?.

Sebetulnya dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi, dijelaskan Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi

Sementara, menurut Undang-Undang  Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan ada tiga jenis bencana, yakni bencana alam, nonalam dan sosial. Pemerintah sendiri pun menyebutkan Wabah Covid-19 dikategorikan masuk dalam bencana nonalam. Dalam pasal 1 ayat 1,2 dan 3 UU nomor 24 tahun 2007, menjelaskan Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 

Sedangkan bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. 

Berdasarkan ketentutan Undang-Undang di atas, Negara Indonesia saat ini sedang mengalami bencana. Sudah ada Korban jiwa, kerugian harta benda dan dampak psikologis akibat pandemi Covid-19. Artinya dimungkinkan Mensos dijerat pasal 2 dengan hukuman mati.  Memang betul , korupsi dapat dicegah dengan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya seperti hukuman mati.

Namun, merajalelanya korupsi di Indonesia disebabkan karena perangkat hukum yang lemah. Pada umumnya, hampir tidak ada Hakim yang menjatuhkan pidana mati karena dikaitkan dengan alasan yang memberatkan maupun meringankan dan faktor meringankannya jauh lebih dominan dilihat dari batas hukuman tertinggi, pendidikan dan lain-lain.

Hingga saat ini, banyak perangkat hukum yang tidak bermuara pada keadilan dan tidak melindungi rakyat. Dengan sadar, hukum dibuat tidak berdaya untuk menyentuh pejabat tinggi yang korup mendapat dan menikmati privilege karena diperlakukan istimewa.

Di samping itu, Menson Juliari bukan orang pertama yang melakukan korupsi saat negara sedang dilanda bencana. Berikut daftarnya, yang dilansir dari beberapa media.

Orang-Orang yang Korupsi Terkait Bencana Tanpa Vonis Mati

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan hukuman mati bagi yang melakukan korupsi terkait dengan keaadan tertentu. Namun pasal ini belum juga diterapkan. Berikut daftar orang-orang yang korupsi yang terkait dengan keadaan tertentu.

Mantan Anggota DPRD Mataram

Pada bulan September 2019, mantan Anggota DPRD Mataram, dari Fraksi Golkar, Muhir, yang terjaring OTT Kejari Mataram terkait kasus pungli bencana alam.

Kasus Muhir yaitu pemerasan yang bersumber dari dana proyek senilai Rp 4,2 miliar yang dianggarkan APBD perubahan tahun 2018. Dana itu untuk perbaikan 14 unit gedung SD dan SMP terdampak bencana gempa bumi di Kota Mataram.

Namun, sidang yang digelar di PN Tipikor Mataram pada Jumat (1/3/2019), Muhir divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta.

Mantan Bupati Nias

Pada tahun 2011, mantan Bupati Nias, Binahati Benedictus Baeha, pernah terlibat dalam kasus korupsi dana bantuan bencana tsunami Nias, Sumut yang dilakukan sejak tahun 2006-2008. Dugaan korupsi itu nilainya sebesar Rp 3,7 miliar dari Rp 9,4 miliar yang dikucurkan untuk kepentingan penanggulangan bencana alam tersebut. Dalam kasus ini, sejumlah tersangka lain juga dijadikan terdakwa, yakni mereka yang menerima dana korupsi bencana alam tersebut antara lain anggota DPRD Kabupaten Nias.

Pada tuntutan pertama dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Medan, Rabu (13/7/2011) lalu, dia dituntut 8 tahun penjara. Namun, ketika kasusnya sudah masuk ke tingkat kasasi di MA, hukuman penjara Binahati menjadi 5 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan.

Korupsi Proyek Penyediaan Air di Daerah Bencana

Pada Desember 2018, KPK menggelar OTT terhadap delapan pejabat PUPR. OTT ini terkait dengan dugaan suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM). Beberapa proyek pembangunan SPAM diketahui berada daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah yang saat itu baru terkena bencana tsunami.

Para tersangka itu Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, Kepala Satker SPAM Strategis/ PPK SPAM Lampung, Meina Woro Kustinah, PPK SPAM Katulampa, Teuku Moch Nazar, Kepala Satker SPAM Darurat, Donny Sofyan Arifin, PPK SPAM Toba 1 sebagai tersangka penerima. Kemudian, Budi Suharto, Dirut PT WKE, Lily Sundarsih, Direktur PT WKE, Irene Irma, Direktur PT TSP, dan Yuliana Enganita Dibyo, Direktur PT TSP sebagai tersangka pemberi.

Total suap yang diduga para pejabat Kementerian PUPR itu ialah Rp 5,3 miliar, USD 5 ribu dan SGD 22.100. Duit itu diduga merupakan bagian fee 10 persen dari total nilai proyek Rp 429 miliar yang didapat oleh kedua perusahaan itu.

Kemudian dalam vonis yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2019), Anggiat dituntut 8 tahun penjara, denda Rp 400 juta subsider 4 bulan kurungan. Sementara itu Meina dituntut 5,5 tahun penjara, denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Nazar dituntut 8 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan, sedangkan Donny dituntut 5,5 tahun denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.

Korupsi Rehab Masjid di NTB

Kemenag RI melalui usulan Kanwil Kemenag NTB menggelontorkan dana Rp 6 miliar yang bersumber dari APBN. Pencairan pada tahap pertama itu untuk bantuan rehab masjid terdampak gempa sebanyak 58 masjid. Namun ada laporan dari masyarakat yang menyebut proses pencairan dana rekonstruksi masjid lamban, hingga polisi melakukan penyelidikan.

Buntutnya, ditetapkanlah tiga tersangka yang merupakan ASN dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) NTB tersebut berinisial BA, IK, dan SL. SL diketahui inisial dari H. Silmi.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Mataram pada Selasa (20/8/2019) lalu, menjatuhkan vonis hukuman kepada H Silmi selama empat tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidair dua bulan kurungan. Vonis hukumannya setengah lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa sebelumnya, yakni delapan tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan. Namun, jaksa tetap mengajukan banding.

Menteri Sosial Juliari Peter Batubara

Berdasarkan keterangan KPK, Juliari Peter Batubara telah menerima suap dengan total sebanyak Rp 17 M, dana bansos yang diperuntukan bagi masyarakat terdampak Covid-19.

Sehari sebelum Juliari Peter Batubara menyerahkan diri ke KPK.  Sabtu (05/12) dini hari, KPK melakukan OTT terhadap MJS dan SN yang merupakan pejabat Kementerian Sosial, serta tersangka lain dari pihak swasta, yakni AIM dan HS.

Uang tersebut diduga digunakan untuk membayar berbagai keperluan pribadi Juliari.

Dengan demikian, KPK menetapkan Juliari dan empat orang lain sebagai tersangka. Juliari ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama MJS dan AW. Sementara itu, dua orang lainnya, AIM dan HS ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

KPK telah menyangkakan Juliari dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 (i) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan AIM dan HS selaku pemberi suap, disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi.





loading...

Post a Comment for "Sederet Kasus Koruptor di Tengah Bencana, Hukum Matikah?"