Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kilas RUU Omnibus Law Hingga Terjadi Demonstran

Ditengah Pandemi Covid-19, publik dikejutkan dan dikecewakan dengan Pemerintah bersama DPR RI yang mengesahkan RUU Cipta Kerja atau Omnibus law, Senin (5/10/2020) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Semenjak pengesahan RUU Omnibus Law ini, terdapat di setiap daerah melakukan demonstran untuk menolak RUU yang disahkan.

Sebenarnya bagaimana perjalanan RUU Omnibus Law ini hingga disahkannya oleh DPR RI.

Dikutip dari Kompas TV, Ketua Asosiasi Serikat Pekerja, Mira Sumirat, mengatakan, sebelumnya Omnibus Law Cipta kerja ini namanya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja atau disingkat CILAKA. Tetapi sepertinya pemerintah tidak nyaman dengan nama itu dan diganti menjadi cipta kerja.

“Dulu ngomongnya itu namanya bukan Cipta kerja. Omnibus law cipta lapangan kerja kita singkat CILAKA. Rupanya mungkin gak nyaman kali, gak tau siapa yang gak nyaman, mungkin kek nya pemerintah, akhirnya diganti juga sama pemerintah Omnibus Law Cipta Kerja,” ujarnya.

Perjalanan Omnibus Law Cipta Kerja

Didengar dari siaran CNN Indonesia, Minggu (20/10/2019), istilah Omnibus Law ini pertama kali muncul di dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo setelah dilantik menjadi presiden RI kedua kalinya.

Dalam pidatonya, Jokowi menyatakan, bahwa segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas, pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 Undang-Undang (UU) besar pertama. 1. Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja 2. Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Masing-masing uu tersebut akan menjadi Omnibus Law. Yaitu, 1 UU yang sekaligus merevisi beberapa UU bahkan puluhan UU, puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi sekaligus. 

Setelah itu, dikutip dari Hukumonline.com, pada 17 Desember 2019, pemerintah menetapkan 127 anggota satuan tugas Omnibus Law bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin), akademisi, kepala daerah serta tokoh masyarakat. 

Kemudian, satu bulan sesudah itu, tepatnya pada 13 Januari 2020, buruh melakukan demonstrasi untuk menolak RUU Cipta Lapangan Kerja.Namun demikian, Pemerintah tetap melanjutkan apa yang telah dimulai. 

Selanjutnya, dalam pertemuan tahunan Industri Jasa Keuangan, pada 16 Januari 2020 lalu, Jokowi berbicara, bahwa dirinya sudah membahas bersama DPR untuk menyelasikan Omnibus Law dengan waktu maksimal 100 hari.

Lalu, 12 Februari 2020, pemerintah menyerahkan surat presiden dan draf RUU Cipta Lapangan Kerja kepada DPR. Nama RUU itu pun berubah menjadi RUU Cipta Kerja. 

Kemudian, sejak 21 April 2020 Panitia Kerja Badan Legislasi DPR memulai pembahasan RUU Cipta Kerja.

Sampai disahkan dalam rapat paripurna yang digelar pada 5 Oktober 2020 lalu.

Dikutip dari Kompas.com, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas pun mengatakan, pada bab-bab terakhir pembahasan RUU tersebut bahkan dilakukan di akhir pekan. Secara keseluruhan, Baleg DPR RI dan pemerintah telah melakukan 64 kali rapat.

 "Rapat 64 kali, 65 kali panja dan 6 kali timus timsin, mulai Senin-Minggu, dari pagi sampai malam dini hari, bahkan reses melakukan rapat di dalam atau di luar gedung atas persetujuan pimpinan DPR," kata dia dalam Rapat Paripurna DPR RI, Senin (5/10/2020). 

Secara keseluruhan RUU yang disusun dengan metode omnibus law itu terdiri dari 15 bab dan 174 pasal dari yang sebelumnya 15 bab dengan 185 pasal, Secara keseluruhan, ada 1.203 pasal dari 73 undang-undang terkait dan terbagi atas 7,197 daftar inventarisir masalah (DIM) yang terdampak RUU tersebut.

Atas pengesahan RUU Omnibus Law ini, publik melihat pemerintah dan DPR RI seperti kejar tayang. Pasalnya, Dengan dalih, demi kemudahan investasi di Indonesia dan bermanfaat besar untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membawa Indonesia memasuki era baru perekonomian global serta terciptanya lapangan kerja.

Buktinya,saat ini setiap daerah di Indonesia terjadi penolakan Omnibus Law tersebut. Semua kalangan dari Mahasiswa, Buruh, Ormas bahkan Pelajar yang hendak memasuki dunia pekerjaan berdemo di gedung DPRD.


Post a Comment for "Kilas RUU Omnibus Law Hingga Terjadi Demonstran"